anggota komisi ii dpr ri miryam s haryani berpendapat kerusuhan yang terjadi pada palopo sulawesi tengah merupakan salah Satu dampak dibandingkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) biaya tinggi.
kerusuhan tersebut bisa jadi karena ketidakpuasan daripada calon kepala daerah yang sudah mengeluarkan uang tinggi, namun lalu kalah, papar miryam s haryani pada gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, selasa.
kata dia, kerusuhan itu bisa serta dipicu oleh sikap komisi pemilihan publik daerah (kpud) setempat yang disangsikan independensinya.
sikap kpud yang diragukan independensinya, menurut dia, dapat persepsi umum kiranya kpud berpihak pada salah Satu pasangan calon kepala daerah.
parpol serta mesti melakukan pendidikan politik terhadap warga namun realitasnya sering tidak dilaksanakan, katanya.
Lainnya: Obat Pelangsing - Obat Pelangsing Badan - Obat Pelangsing Badan
menurut miryam, supaya memimalisir tindakan anarkis dan kerusuhan dalam penyelenggaraan pilkada, mesti dilaksanakan evaluasi.
politisi partai hanura ini memberi usul, supaya pilkada kabupaten dan kota proses pemilihannya dikembalikan ke dprd setempat.
hal ini juga menjadi wacana di pembahasan ruu pilkada, katanya.
sementara itu, anggota komisi i dpr ri dibandingkan fraksi partai keadilan sejahtera (pks), hidayat nur wahid, menyatakan tak setuju dalam wacana yang hendak mengembalikan pilkada kabupaten dan kota ke dprd.
menurut dia, manakala terjadi gejolak dalam pelaksanaan pilkada kabupaten serta kota, persoalannya bukan selama pemilihnya warga atau dprd, namun lebih pada kesiapan proses penyelenggaraannya.