gubernur dki jakarta joko widodo mengatakan kiranya penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak hendak ditandatangani dengan dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti yang mau tandatangan bisa sekretaris daerah (sekda) bisa kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi dalam balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta sebagai penanggungjawab, berdasarkan jokowi, diselenggarakan supaya pengawasan lebih tidak susah. terlebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta adalah salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris dalam situ, ujarnya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tidak ingin mengganggu proses launching dan langsung diselenggarakan.
sementara tersebut, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat tersebut telah dijelaskan makanya pihak pemprov dki jakarta tidak usah cemas.
ada pilihan peraturan dan sudah diperbaharui sehingga mampu membuka usaha untuk kita merevisi apa tatacara agar merumuskan surat tadi itu, kata mahendra.
mahendra meneruskan kiranya peraturan dan berubah setelah itu pasti ingin disesuaikan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal untuk adalah penanggungjawab, katanya.